Legislator usulkan sekolah dasar tidak seluruhnya berkonsep asrama
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Derta Rohidin, menyampaikan bahwa rendahnya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat (SR) jenjang Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan sistem berasrama perlu menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan sosialisasi, tetapi juga melibatkan aspek psikologis anak dan kesiapan keluarga.
Derta menilai bahwa anak usia SD masih berada pada fase perkembangan yang membutuhkan kedekatan emosional dengan orang tua. Ia menegaskan bahwa keluarga tetap menjadi lingkungan utama dalam membentuk karakter, rasa aman, kepercayaan diri, serta perkembangan moral dan spiritual anak.
“Kasih sayang orang tua tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem pengasuhan di asrama, sebaik apa pun fasilitas yang disediakan. Banyak orang tua yang merasa belum siap berpisah dengan anaknya pada usia yang masih sangat dini. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa konsep sekolah berasrama memang memiliki manfaat dalam kondisi tertentu. Namun, penerapannya tidak dapat disamaratakan untuk seluruh peserta didik tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan anak. Oleh karena itu, Derta meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama pada jenjang SD.
Evaluasi tersebut, menurut Derta, perlu mencakup beberapa aspek penting, seperti:
- Aspek psikologis anak
- Kesiapan keluarga
- Efektivitas pola pengasuhan
- Tingkat penerimaan masyarakat
Selain itu, Derta mengusulkan agar pemerintah memberikan fleksibilitas dalam model penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, tidak seluruh sekolah harus menerapkan sistem berasrama. Di daerah yang memungkinkan, konsep sekolah reguler atau semi-boarding dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara sistem asrama sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak dengan kondisi khusus, seperti yatim piatu, terlantar, berasal dari keluarga miskin ekstrem, korban bencana, atau tinggal di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.
“Program Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar yang baik untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, niat baik harus diwujudkan melalui desain kebijakan yang tepat. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang ruang kelas dan fasilitas, tetapi juga tentang cinta, perhatian, dan kehadiran keluarga dalam kehidupan anak,” kata Derta.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui jumlah pendaftar Sekolah Rakyat jenjang SD masih di bawah target. Dari kuota sekitar 9.000 siswa, hingga kini baru sekitar 5.000 kursi yang terisi. Sementara itu, kuota Sekolah Rakyat untuk jenjang SMP dan SMA relatif telah terpenuhi.
Derta menekankan bahwa program ini perlu dilakukan evaluasi secara mendalam agar bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah pendaftar, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan orang tua dan kesiapan masyarakat dalam menerima konsep sekolah berasrama.
Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:
- Penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan fleksibel
- Peningkatan sosialisasi yang lebih efektif dan menyentuh hati masyarakat
- Pelibatan para ahli psikologi dan pendidikan dalam proses evaluasi
- Pengembangan model pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal
Dengan demikian, Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sambil tetap mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti kebutuhan psikologis dan kesiapan keluarga.
